Selasa, 19 April 2016


TUGAS PEREKONOMIAN DAERAH

OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autosdan namosAutos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Dasar hukum

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2.
  • Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
  • Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004)

Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah 

Dari Segi Sosial Budaya :

Dampak Positif 
Dengan diadakannya desentralisasi akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya bisa di jadikan symbol daerah tersebut.


Dampak Negatif 
Dapat menimbulkan kompetisi yang tidak sehat anatar daerah karena setiap ingin menonjolkan kebudayaan masing-masing dan merasa bahwa kebudayaannya paling baik.


Dari Segi Keamanan Politik 


Dampak Positif 
Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijakna ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI).

Dampak Negatif 
Disatu sisi otonomi daerah berpotensi menyulut konflik antar daerah satu dengan yang lain.

Secara Umum 


Dampak Positif 

1) Setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing-masing. 
2) Pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat berkembang. 
3) Daerah punya kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu. 
4) Adanya desentralisasi kekuasaan. 
5) Daerah yang lebih tau apa yang lebih dibutuhkan di daerah itu, maka diharapkan dengan otonomi daerah menjadi lebih maju. 
6) Pemerintah daerah akan lebih mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, jika SDA yang dimiliki daerah telah dikelola secara optimal maka PAD dan pendapatan masyarakat akan meningkat. 
7) Dengan diterapkannya sistem otonomi dareah, biaya birokrasi menjadi lebih efisien. 
8) Pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. (Kearifan lokal yg terkandung dalam budaya dan adat istiadat daerah). 

Dampak Negatif 
1) Daerah yang miskin akan sedikit lambat berkembang. 
2) Tidak adanya koordinasi dengan daerah tingkat satu karena merasa yang punya otonomi adalah daerah Kabupaten/Kota. 
3) Kadang-kadang terjadi kesenjangan sosial karena kewenangan yang di berikan pemerintah pusat kadang-kadang bukan pada tempatnya. 
4) Karena merasa melaksanakan kegiatannya sendiri sehingga para pimpinan sering lupa tanggung jawabnya. 







REFERENSI :

2.       http://www.ilmuekonomi.net/2015/12/dampak-positif-dan-negatif-otonomi-daerah.html

Sabtu, 02 April 2016



CARA MEMBUAT HTML.2 PKTI 2C
<html>
<head>
<title> Rizqi Atikah Labibah </title>
</head>
<marquee bgcolor="yellow">WELCOME</marquee>
<body>
<body bgcolor="white">
<br>
<b><center><font size="40">
<font color="red">Rizqi Atikah Labibah</B></font>
<br>
<br>
<font size="30"><font color="red">1EB13</font>
<br>
<br>
<br>
<font size="35"><fontcolor="white">NPM:26215208</font>
</body>
</html>
<BODY BACKGROUND="http://diploma.gunadarma.ac.id/bisnis/asset/tiny/gudang/Image/SELAMAT%20DATANG2.jpg">               
<marquee>TERIMAH KASIH</marquee>

http://studentsite.gunadarma.ac.id/index.php/default/index


PKTI2C membuat HTML.1


<html>
<head>
<title> Rizqi Atikah Labibah </title>
</head>
<body>
<body bgcolor="white">
<br>
<b><center><font size="40">
<font color="red">Rizqi Atikah Labibah</B></font>
<br>
<br>
<font size="30"><font color="red">1EB13</font>
<br>
<br>
<br>
<<font size="35"><fontcolor="red"> NPM : 26215208</font>
</body>
</html>

Rabu, 23 Maret 2016



Perekonomian Indonesia Saat Ini

Presiden mengatakan dari tahun 1998, Ekonomi Indonesia Saat Ini Banyak Diacungi Jempol (Rabu, 21 Oktober 2015 | 17:40 WIB)


bahwa situasi ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis yang terjadi pada tahun 1998 dulu. Jokowi bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2015 bisa mencapai 4,85 persen dan inflasinya hingga akhir tahun bisa ditekan sampai di bawah 4 persen.
berdasarkan prediksi Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga akan meningkat menjadi 4,85 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 4,67 persen. Sementara itu, pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai minus 13 persen.
Sementara itu, dilihat dari inflasi, pada tahun 1998, inflasi pada saat itu mencapai 82 persen, sedangkan saat ini inflasi masih di bawah 5 persen.
Berdasarkan perkiraan BI, sebut Jokowi, hingga akhir tahun 2015, inflasi terjaga di bawah 4 persen.
Selain itu, dilihat dari faktor kredit macet juga disebutkan Jokowi sangat berbeda. Jika pada tahun 1998 non performing loan (NPL) atau kredit macet mencapai 30 persen, saat ini hanya berkisar 2,6 persen-2,8 persen
World Bank mempulikasikan hasil laporan mengenai ekonomi khusus di Indonesia. Dalam laporan itu terdapat lima fakta ekonomi yang diungkap. Berikut ini kelima fakta ekonomi dalam laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) edisi Maret 2016, yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves, di Jakarta, Selasa (15/3/2016).
1. Belanja konsumen bertumbuh, namun tidak secepat beberapa tahun yang lalu, seiring dengan tingginya inflasi harga makanan memangkas belanja,
2. Volume ekspor dan impor terus menurun, dan pendapatan ekspor berkurang 14,4 persen dari angka 2014,
3. Pendapatan minyak dan gas berkurang 42 persen tahun-per-tahun (year-on-year),
4. Pendapatan batubara berkurang 26,5 persen.
5. Pendapatan minyak sawit berkurang 19,3 persen.
Terlihat dari hasil laporan ekonomi tersebut bahwa status perekonomian Indonesia masih cenderung kurang baik. Volume ekspor impor yang menurun dan pendapatan yang cenderung berkurang membuat perekonomian Indonesia tampak belum menunjukkan hasil yang baik.
Namun, keadaan ekonomi yang sedemikian rupa diupayakan tidak berlangsung lama. Pasalnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah mampu mendongkrak ekonomi dalam negeri.
Dia menilai, langkah yang ditempuh pemerintah mulai dari pemangkasan birokrasi membuat optimisme masyarakat dunia kembali pulih. Sebagai contoh, lanjut dia, di pelabuhan ada 129 peraturan menteri, lalu dipotong menjadi sepertiganya.
"Nah, contoh-contoh ini akan membuat birokrasi kita lebih bersahabat terhadap bisnis," kata dia di Hotel Pullman, Rabu (16/3/2016).
Selain meningkatkan kepercayaan dunia, paket kebijakan juga memperbaiki kondisi makro ekonomi RI. Rizal menyebut, neraca perdagangan yang surplus hingga menguatnya nilai tukar rupiah menjadi bukti berhasilnya paket kebijakan pemerintah.
Selain paket kebijakan ekonomi sebagai pendongkrak ekonomi dalam negeri, struktur ekonomi baru juga akan diterapkan di Indonesia. Sensus penduduk yang akan dilakukan pada Mei mendatang diyakini oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggambarkan struktur ekonomi baru di Indonesia. Salah satunya adalah karena tumbuhnya industri berbasis online di Indonesia.
"Yang lebih penting struktur ekonomi baru akan tergambar. Sekarang era elektronik, era IT. Banyak kegiatan yang akan kita tangkap menggunakan teknologi canggih," kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (18/3/2016).
BPS memang berencana akan menyasar sektor e-commerce dalam sensus penduduk kali ini. Meskipun mengaku sulit untuk melakukan pendataan, sektor ini diyakini akan tergambar dalam sensus dengan cara mendatangi setiap rumah masyarakat.
Jadi, bisa dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini masih terus mengalami pertumbuhan dan pembangunan menuju status perekonomian yang lebih baik.

Referensi :
Chaves, Rodrigo A. 2016. Terpopuler : 5 Fakta Ekonomi Indonesia Versi World Bank. http://economy.okezone.com. 20 Maret 2016, pukul 19.15.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwib6aiV9NbLAhVVBo4KHWvuBkQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fbisniskeuangan.kompas.com%2Fread%2F2015%2F10%2F21%2F174021926%2FJokowi.Beda.dari.1998.Ekonomi.Indonesia.Saat.Ini.Banyak.Diacungi.Jempol&usg=AFQjCNHnwd2COD-1EIW-OnEz9DoYZ2JG5g


Suryamin. 2016. Terpopuler: BPS Sebut Indonesia Akan Miliki Struktur Ekonomi Baru. http://economy.okezone.com. 20 Maret 2016, pukul 20.16.
Ramli, Rizal. 2016. Rizal Ramli: Paket Kebijakan Dongkrak Ekonomi RI. http://economy.okezone.com. 20 Maret 2016, pukul 19.28.